Penjatuhan sanksi pidana terhadapa pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi putusan nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hikmah, Nadzifah Faiqotul (2023) Penjatuhan sanksi pidana terhadapa pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi putusan nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nadzifah Faiqotul Hikmah_C03219029.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan sebuah hasil penelitian kepustakaan yang mana berguna serta dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 364 KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw dan Bagaimana Analisis Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan perspektif hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw. Didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian ringan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pencurian ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri banyuwangi Nomor 496/Pid.C/2020/PN Byw hukuman di jatuhkan terhadap pelaku melebihi hukuman yang telah di atur didalam KUHP dan Juga PERMA Nomor 2 tahun 2012, Didalam putusan ini menjatuhi pidana 2 (dua) bulan penjara, yang harusnya hasil yang di putus sesuai KUHP pasal 364 dan juga PERMA Nomor 2 tahun 2012 tidak diperbolehkan di jatuhi pidana penjara serta cukup di ganti dengan pidana denda. Dan hakim memperberat dikarnakan takut akan hukum yang di jadikan permainan oleh pelaku tersebut, mengingat dalam batasan pada PERMA Nomor 2 tahun 2012 yang tinggi, maka kasus pencurian tersebut tidak dapat dijatuhi pidana serta tidak menutup kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya. Dan di tinjau didalam perspektif hukum pidana Islam pelaku tidak bisa dikenai hukum potong tangan karna batas besarnya yang diambil oleh pelaku tidak mencapai nisab hal ini telah di tetapkan oleh jumhur ulama. Pidana ta’zir di berikan dikarnakan salah satu syarat diterapkannya hukum potong tangan ialah harta yang telah diambil harus sampai nisabnya. Peneliti memberikan saran, adanya penegasan pada penerapan PERMA Nomer 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam memutuskan perkara pidana telah menjadi suatu kewajiban untuk hakim serta melihat akan fakta dan juga undang-undang ataupun peraturan yang telah berlaku. Adanya pengawasan dalam melaksanaan putusan yang sudah diputus pengadilan yang bersangkutan supaya pelaku tindak pidana bisa diterima dengan baik dalam menjalankan suatu hukuman serta jika kembali dalam masyarakat mendapat perlakuan yang sama dengan lainnya.