Ratio decidendi hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana islam (studi putusan nomor: 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Winarti, Wiwik (2023) Ratio decidendi hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta dalam menerima banding atas putusan tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana islam (studi putusan nomor: 10/PID.SUS TPK/2021/PT DKI). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wiwik winarti_C93219116.pdf
Download (2MB)

Abstract

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, ratio decidendi hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). Bahwa ratio decidendi hakim dalam menerima permohonan banding pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), mengenai tindak pidana korupsi dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada fakta di persidangan dengan itu majelis hakim menjatuhkan putusan penjara penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa telah terbukti berbuat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pada ratio decidendi yang telah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa pertimbangan hakim yang telah menerima banding pada dakwaan terdakwa dipandang sesuai dengan teori keadilan, karena dengan mendapatkan remisi serta bebas bersyarat dinilai kuranglah tepat karena kurangnya memberikan efek jera pada para pejabat negara apalagi menjabat sebagai seorang jaksa. Kedua, Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi pada putusannya Nomor: (10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), jika dilihat dari hukum Islam juga menentang perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi dalam Islam meliputi Al-Quran, Hadits dan Ijma ulama. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga perkara yang diputuskan memberikan suatu keadilan dalam masyarakat.