Tinjauan hukum positif dan fikih siyasah terhadap penataan kelembagaan daerah Kabupaten Gresik dalam perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamal, Salsabil Yusril (2021) Tinjauan hukum positif dan fikih siyasah terhadap penataan kelembagaan daerah Kabupaten Gresik dalam perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Undergraduate thesis, UIS Sunan Ampel Surabaya.

Text
Salsabil Yusril Kamal_C94217057.pdf
Download (6MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Fikih Siya>sah Terhadap Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Gresik Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah ”. Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang telah tertuang dalam dua Rumusan Masalah, Yaitu: Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dan Bagaimana Padangan Fikih Siya>sah terhadap penataan kelembagaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan, dan metode Wawancara. Teknik analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit dan relevan mengenai Penataan Kelembagaan Daerah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan selanjutnya permasalahan tersebut juga dianlisis menggunakan Teori Hukum Islam yaitu Fikih Siyasah dalam hal ini adalah Siyasah Dusturiyyah. Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yang pertama adalah pola penataan kelembagaan daerah yang diatur oleh kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Bupati kabupaten Gresik Nomor 43 – 70 terdapat beberapa kejanggalan terkait dengan susunan organisasi dan penggabungan satuan kerja perangkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. yang kedua adalah bahwa melalui pendekatan konsep Siya<sah Dustu<riyyah sebagai aspek ketatanegaraan islam yang mencakup unsur Konstitusi, Legislasi, Imamah, Syura, dan Demokrasi memunculkan atau memberikan hasil bahwasanya pola kelembagaan yang ada di Indonesia telah sesuai dengan konsep-konsep Ketatanegaraan Islam. Selaras dengan temuan penelitian diatas maka saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah dasar dari pembuatan peraturan perundang-undangan, jangan sampai peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, karena itu akan mencederai peraturan tersebut.