Analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang nomor 0590/PDT.G/2018/PA.JBG oleh PTA Surabaya nomor 168/Pdt.G/2019/Pta.SBY tentang nushūz istri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Husna, Vina Nihayatul (2022) Analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang nomor 0590/PDT.G/2018/PA.JBG oleh PTA Surabaya nomor 168/Pdt.G/2019/Pta.SBY tentang nushūz istri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Vina Nihayatul Husna_C91216194.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang No. 0590/Pdt,G/2018/PA.Jbg Oleh PTA Surabaya
No. 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tentang Nushūz istri. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg? serta bagaimana analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang Oleh PTA Surabaya No. 168/Pdt.G/2019? Langkah awal untuk menjawab pertanyaan di atas, yang dilakukan peneliti ialah mengkaji dan meneliti dalam memecah masalah dengan menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan mentelaah Putusan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta menggunakan buku yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian menggunakan teknik deskriptif yang menjelaskan tentang kronologi kasus menggunakan Teknik deduktif dengan paparan teori yang bersifat umum dahulu lalu paparan teori yang bersifat khusus. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang digunakan untuk memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan dalam perkara pidana atau perdata dan diadili melalui proses peradilan untuk memperoleh putusan yang adil dan benar serta hak untuk tidak disiksa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan perkara tersebut tidak melihat bahwasannya sebelum terjadi pemukulan tersebut istri sudah melakukan nushuz dengan memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain, bahwa tindakan istri yang melaporkan suami tersebut bukan perbuatan sesuai dengan kitab I’anah al-Thalibin juga kitab Raudhah al Thalibin bahwa istri yang keluar rumah untuk membebaskan dirinya dari suami untuk menuntut haknya diperbolehkan. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberi paparan jelas mengenai perbuatan nushuz ini hanya terfokus pada kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator nushuz. Kemudian tentang hak nafkah yang diberikan terkait nafkah madiyyah dan penambahan biaya nafkah iddah dan mut’ah majelis hakim tidak mencermati keadaan suami yang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya sebesar itu akan kesulitan untuk memberikannya.