Peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda Kab. Bangkalan no.5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah: studi kasus di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Islamay, Puri Fara (2023) Peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda Kab. Bangkalan no.5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah: studi kasus di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Puri Fara Islamay_C04218027 OK.pdf
Download (825kB)

Abstract

Penelitian ini dihimpun meggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan di Desa Kamal . Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis meggunakan metode analisis deskriptif kualitaif degan meggunakan pola pikir induktif, yaitu dimulai dengan mengunakan data-data atau fakta menurut peraturan perundangan tentang kewajiban pemerintah daerah kemudian ditinjau dalam Hukum Positif dan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian telah ditemukan bahwa dalam praktiknya kewajiban perihal pengelolaan sampah dirasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Badan-badan terkait dan lembaga pemerintahan dibawahnya juga haruslah berjalan secara beriringan. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan disalurkan melalui Dinas Lingkungan Hidup hingga sampai kepada Pemerintah Desa sebagai perwakilan masyarakat desa perlu diawasi secara maksimal. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya peyampaian sarana secara merata ke seluruh daerah. Selain lembaga dan badan pemerintahan, peran aktif masyarakat merupakan hal yang sangat krusial bagi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Sebagaimana kewajiban pemerintah daerah mengenai permasalahan sampah yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pegelolaan sampah sangat jelas dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi tekait pegelolaan sampah. Kewaiban serupa juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2012. Hal tersebut menjadi acuhan bahwa dalam penanganan permasalahan sampah, pemerintah daerah wajib untuk memberikan solusi penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Agar fasilitas dan program oenanganan permasalahan sampah disetiap daerah dapat brjalan secara maksimal, pemerintah daerah dapat berkoordinasi degan pemerintah desa.