Analisis hukum Islam dan Yuridis terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang mengabulkan kasus cerai gugat karena terjadi penghianatan perkawinan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aysharo, Fadila Sonya (2023) Analisis hukum Islam dan Yuridis terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang mengabulkan kasus cerai gugat karena terjadi penghianatan perkawinan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fadila Sonya Aysharo_C01216013 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Putusan Hakim Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang Mengabulkan Kasus Cerai Gugat Terjadi Penghianatan Perkawinan untuk menjawab dua pertanyaan rumusan masalah yakni Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan kasus cerai gugat terjadi penghianatan perkawinan pada putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel dan Bagaimana analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim putusan nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel tentang penghianatan perkawinan. Data penelitian dalam skripsi ini dihimpun dari pustaka yang terkait dari putusan selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola induktif, yaitu diawali dengan teori umum tentang perkawinan, tujuan perkawinan lalu dirujuk kembali ke jenis penghianatan perkawinan serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama 542/Pdt.G/2021/PA.Sel.Hasil pada penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yang diajukan untuk membuktikan terjadinya penghianatan perkawinan dalam bentuk KDRT serta menikah lagi secara siri dengan wanita lain. Dalam perkara ini, hakim menimbang bahwa pengkhianatan yang terjadi poligami bersifat menyakiti hati istri, namun pernikahan siri sendiri dan poligami dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan dimuka Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 dan Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 53. Hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan suatu perkara di persidangan. Hal hal pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum yang berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Selong untuk mengadili dengan benar-benar cermat dan hati-hati dalam memutuskan perkara.