Penetapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fathurraman, Asep (2023) Penetapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Asep Fathurrahman_C91216145 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Di masa pandemi, angka pendaftaran menikah usia dini di Tuban meningkat, Seorang panitera muda pengadilan agama Tuban menyatakan dalam permohonan menikah usia dini bagi yang belum memenuhi usia menikah mengalami peningkatan yang signifikan. Pasalah pada tahun 2019 pemohonan dispensasi kawin hanya mencapai angka 215, sedangkan di tahun 2020 mencapai 577 permohonan. Menghadapi lonjakan kasus sebanyak ini sekaligus dilegalkannya perma no.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, bagaimana praktik penyelesaian perkara dispensasi karin di pengadilan agama Tuban dan bagaimana implementasi perma no.5 tahun 2019 terhadap praktik penyelesaian perkara di pengadilan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Reseach). Penelitian ini mengguanakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang menganalisis praktik mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban yang selanjutnya dianalisis menggunakan perma no. 5 tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menginformasikan bahwa jalannya persidangan di pengadilan agama Tuban sudah menggunakan hakim tunggal, hakim dan panitera juga tidak menggunakan atribut persidangan hanya menggunakan batik dan berpakaian sopan, hakim-hakim yang mengadili juga merupakan hakim senior yang sudah berpengalaman mengadili perkara dispensasi kawin, jika dilihat dalam praktik dan juga putusan yang sudah dianalisis dengan menggunakan perma no.5 tahun 2019 maka praktik mengadili perkara dispensasi kawin di pengadilan agama Tuban sudah sesuai dengan perma tersebut. Penulis menyarankan kepada pengadilan agar bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama mengoptimalkan dan mensosialisasikan tentang peraturan apapun kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga dapat menekan angka perkawinan dini di pengadilan.