Praktik jual beli nomor induk kependudukan untuk aktivasi kartu perdana perspektif fatwa dsn mui 110/dsn-mui/ix/2017 dan surat edaran (se) brti nomor 01 tahun 2018 (Studi kasus di desa Betiting Cerme Gresik)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Rizky (2023) Praktik jual beli nomor induk kependudukan untuk aktivasi kartu perdana perspektif fatwa dsn mui 110/dsn-mui/ix/2017 dan surat edaran (se) brti nomor 01 tahun 2018 (Studi kasus di desa Betiting Cerme Gresik). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizky Maulana_C72218095.pdf Download (1MB)
	Text Rizky Maulana_C72218095_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 19 December 2026. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul Praktik Jual Beli Nomor Induk Kependudukan Untuk Aktivasi Kartu Perdana Perspektif Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 dan Surat Edaran BRTI nomor 01 tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Betiting Cerme Gresik). Mengacu pada penelitian yang sedang ditulis, ada 3 rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem jual beli Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?, 3) Bagaimana analisis Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No 01 Tahun 2018 terhadap penjualan Nomor Induk Kependudukan digunakan untuk aktivasi kartu perdana di Desa Betiting Cerme Gresik ?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif di kios pulsa Betiting Cerme Gresik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data secara kualitatif, bertujuan untuk mengetahui jenis penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1) Praktik Penjualan Nomor Induk Kependudukan milik orang lain untuk aktivasi kartu perdana di Kios pulsa Betiting ditawarkan penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor, alasan pembeli menyutujui tawaran penjual karena pembeli tidak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan miliknya sendiri. 2) jual beli Nomor Induk Keluarga untuk aktivasi kartu perdana tersebut melanggar ketentuan syarat jual beli dalam Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu tidak memenuhi syarat objek atau barang yang diperjualbelikan, karena bukan milik si penjual. 3) Jual beli Nomor Induk Kependudukan milik orang lain dilakukan oleh penjual dengan cara menawarkan jasa pengaktivasi an Kartu Perdana menggunakan Nomor Induk Kependudukan orang lain penjual dengan harga Rp. 10,000.00-, per nomor melanggar ketentuan (SE BRTI) Nomor 01 Tahun 2018, karena penjual membantu pembeli meaktivasi kartu perdana dengan menggunakan data pribadi milik orang lain. Diharapkan pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait setiap ketentuan perlindungan perlindungan data pribadi, agar masyarakat lebih peduli terkait pentingnya privasi data pribadi, sehingga masyarakat dapat melakukan aduan atau bertindak sesuai kewenangan hukum jika terdapat aktivitas yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Pembeli diharapkan lebih mengerti terkait barang apa saja yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti data pribadi milik orang lain

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maulana, Rizky rmaulana2502@gmail.com C72218095
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Chaidaroh, Umi - 2010097401
Subjects:	Jual Beli
Keywords:	Praktik jual beli; nik; aktivasi kartu perdana; fatwa dsn mui 110/dsn-mui/ix/2017
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Rizky Maulana
Date Deposited:	28 Dec 2023 05:12
Last Modified:	28 Dec 2023 05:12
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/65716

Actions (login required)

View Item