Praktik akad murābaḥah bil wakālah dan fatwa dewan syariah nasional pada kredit usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia Mojokerto Surodinawan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Istiqomah, Ninik Triiyas (2023) Praktik akad murābaḥah bil wakālah dan fatwa dewan syariah nasional pada kredit usaha rakyat di Bank Syariah Indonesia Mojokerto Surodinawan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ninik Triyas Istiqomah_C92219130 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Bank Syariah memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM yang menggunakan akad Murābaḥah bil Wakālah, yang awalnya hanya menggunakan akad murābaḥah saja dalam praktiknya ditambah dengan akad wakālah. Terdapat pula permasalahan penyelewengan dana,, yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana pengetahuan nasabah terhadap akad Murābaḥah bil Wakālah pada Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan; dan analisis akad Murābaḥah bil Wakālah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 terhadap penerapan pada Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik field research dan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Akad Murābaḥah bil Wakālah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia Mojokerto Surodinawan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 tentang Murābaḥah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, pelaksanaan akad murābaḥah bil wakālah dinyatakan sah, apabila pembelian barang dilakukan dengan akad wakālah pihak bank mewakilkan kepada nasabah, setelah itu akad murābaḥah dapat dilakukan. Kedua, dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad murābaḥah bil wakālah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang murābaḥah, yaitu dalam praktik akad murābaḥah bil wakālah terdapat nasabah yang sudah dijadikan wakil dari pembelian barang, tidak membelikan barang yang sudah disepakati. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa rusaknya akad murābaḥah bil wakālah apabila nasabah tidak menjalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk pengoptimalan dalam penggunaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat kepada pihak bank untuk lebih cermat dalam menganalisa dengan menggunakan 5C kepada nasabah. Kedua, kepada nasabah agar lebih bijaksana dalam membelikan barang pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatai bersama.