Tata kelola kebijakan sosial di era pandemi: studi kasus Kelurahan Tanjungsari dan kelurahan Sidomulyo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmaningtias, Widinda Arum (2023) Tata kelola kebijakan sosial di era pandemi: studi kasus Kelurahan Tanjungsari dan kelurahan Sidomulyo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Widinda Arum_I01219035.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini adalah tentang Tata Kelola Kebijakan Sosial di Era Pandemi yang berada di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo, lebih spesifiknya mendeskripsikan aspek bagaimana pengelolaan kebijakan sosial di masa pandemi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo. Bagaimana tata kelola Program Keluarga Harapan (PKH) pada era pandemi di kelurahan tanjungsari dan kelurahan simomulyo, Bagaimana pendistribusian Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran selama pandemi di Kelurahan Tanjungsari dan Simomulyo dalam perspektif perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, kajian dokumen dan menggunakan teknik Triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori AnalisisPerlindungan Sosial yang digagas oleh Armando Barrientos. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata kelola kebijakan sosial di Kelurahan Tanjungsari dan Kelurahan Simomulyo di era pandemi masih belum merata dan maksimal, dikarenakan banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan akan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Mengenai pendistribusian bantuan program keluarga harapan di era pandemi yang sering terlambat dikarenakan adanya pandemi yang mengharuskan untuk jaga jarak dan tidak adanya kerumunan, maka dilakukan dua/tiga bulan sekali. Dari hasil temuan tersebut peneliti berpendapat Kelurahan dengan aparatur sudah merespon dan berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh warga yang membutuhkan bisa mendapatkan, akan tetapi yang berhak memutuskan adalah daridinas sosial. dalam analisis perlindungan sosial menunjukkan bahwa respon dari dinas sosial sedikit terlambat dalam mengatasi permasalahan, khususnya warga yang sangat membutuhkan bantuan.