Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi e- commerce (seller lazada)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Melania, Asiska (2023) Analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pajak penghasilan transaksi e- commerce (seller lazada). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Asiska Melania_C92218115.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian dengan Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-Comemrce (di Lazada). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama bagaimana praktik transaksi terhadap pajak penghasilan E-comemrce (di Lazada) Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Yuridis Terhadap Praktik Pajak Penghasilan E-commerce (di Lazada) Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari bukubuku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya melalukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik pajak penghasilan pada e-commerce. Hasil penelitian ini menyimpulkan, hukum islam juga memberlakukan pajak kepada para pedagang sejak masa khulafaur rasyidin dengan besaran pajak yang berbeda pada setiap pedagang dan hukum yuridis untuk praktik pajak penghasilan dalam transaksi e-commerce sesuai dengan besaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah namun ada pajak sendiri yang dibuat oleh lazada untuk program yang diperuntukan untuk penjual dan jumlah yang dikenakan berbeda dari setiap penjual di e-commerce lazada menurut dengan klasifikasi penjual dari seller biasa, super seller dan lazmall Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan Pemungutan pajak maupun jizyah adalah sama yakni untuk kemaslahatan umat islam pada waktu dulu dan sekarang dengan jumlah yang disesuaikan menurut pengeluaran dan pemasukan setiap penjual yang mana pajak yang dikenakan harus berbeda. Di samping itu, pemungutan jizyah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri negara Islam. Sedangkan pemungutan jizyah untuk menjaga dan melindungi jiwa dan harta ahlu Zhimmah yang tinggal di bawah naungan negara Islam. Sama halnya dengan pajak yang dikenakan pemerintah adalah untuk menjaga kestbilan perekonomian Indonesia.