Analisis penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang izin perkawinan beda agama menurut fatwa majelis ulama Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dianti, Fira Ayu (2023) Analisis penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang izin perkawinan beda agama menurut fatwa majelis ulama Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Fira Ayu Dianti_C95219047 .pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang persoalan perizinan perkawinan beda agama yang masih banyak dipertanyakan keabsahannya. Namun nyatanya masih banyak aspek-aspek yang tidak terpenuhi dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penulisan ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang tertuang pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Data penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil Penelitian ini sampai pada kesimpulan; pertama, perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama hanya sebatas memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan Perkawinan beda agama di hadapan Petugas Pencatatan sipil. Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis menyarankan: pertama, adanya pembuatan Undang-Undang yang spesifik mengatur perkawinan beda agama, supaya pasti kepastian hukumnya. Kedua, para hakim hendaknya lebih selektif lagi dalam memutus penetapan dan menggunakan pertimbangan hukum tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Dianti, Fira Ayu viraayudianti@gmail.com C95219047
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mustofa, Imron imron_mustofa@uinsa.ac.id 2119108701
Subjects:	Hukum Islam > Perkawinan Hukum > Hukum Perdata Islam Perbandingan Madzhab
Keywords:	Izin perkawinan beda agama; majelis ulama Indonesia; Undang-Undang Administrasi Kependudukan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Depositing User:	Fira Dianti
Date Deposited:	03 Nov 2023 01:53
Last Modified:	03 Nov 2023 01:53
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66356

Actions (login required)

View Item