Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang–Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mukarromah, Nur Lailatul (2020) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang–Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Nur Lailatul Mukarromah_C95216163.pdf Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Untuk menjawab Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM ?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan tekhnik Deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar, dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan meletakkan konsep aturan dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai kontroversi pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat kesalahan dalam Administrasi yakni Status Kewarganegaraannya menyalahi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara bahwa Negara Indonesia hanya menganut Kewarganegaraan Tunggal yakni Kewarganegaraan Republik Indonesia dan tidak menganut Dwi Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Ganda dan Tanpa Status Kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menurut perspektif hukum islam yakni fiqh siyasah dusturiyah adalah negara islam tidak berarti meniadakan terkait masyakarat yang memeluk agama selain islam. Tradisi ‘Urf dalam islam dengan menamakan non-muslim dalam masyarakat islam sebagai Ahl al-Dhimmah (orang-orang dhimmi). Dengan demikian akad dhimmah ini memberikan kepada orang-orang non muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Berdasarkan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewjiban semua warga negara. Paparan tersebut menunjukkan bahwa negara islam merupakan negara nomokrasi yang berdasarkan shari’ah islam menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hukum, penentu arah dalam hubungan secara individual dan komunal. Ini pula yang menjadi dalam menentukan kewarganegaraan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Mukarromah, Nur Lailatul nurlailatulmukarromah11@gmail.com C95216136
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rojak, Jeje Abdul jejerozaq@yahoo.com 2015106401
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqh siyasah dusturiyah; pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar; Undang–Undang nomor 39 tahun 2008; kementerian negara
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Nur Lailatul Mukarromah
Date Deposited:	14 Nov 2023 02:37
Last Modified:	14 Nov 2023 02:37
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66418

Actions (login required)

View Item