Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XX/2022 tentang keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muhaimin, Abdul (2023) Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah konstitusi nomor 56/PUU-XX/2022 tentang keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdul Muhaimin_C04219002.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan studi untuk menjawab dua permasalahan yaitu: Bagaimana ketentuan umum Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana kedudukan dan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 56/PUU-XX/2022 Tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi persektif fiqh siyasāh dustūriyah. Data penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan teknik library reseach, pendekatan statute approach dan case approach, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kedudukan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022. Kemudian data tersebut dikaji dan di analisis menggunakan teori hukum islam, fiqh siyāsah dustūriyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama bahwa kedudukan dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencoret keberadaan komisi yudisial di dalam majelis kehormatan mahkamah konstitusi telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan UUD1945. Perubahan anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi menjadi satu orang hakim konstitusi, satu orang akademisi dan satu orang tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun bukan tanpa alasan yang kuat, yakni demi menjaga sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memutus serta menegakkan kode etik hakim mahkamah konstitusi. Kedua ditinjau dari fiqh siyasāh dustūriyah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan salah satu peran dari al-hisbah, karena sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini dan Lembaga Peradilan di Indonesia agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, sebab jika masyarakat tidak percaya lagi terhadap Lembaga Peradilan, maka marwah Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang akan dipertaruhkan. Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang merubah anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi dari komisi yudisial seharusnya lebih detail lagi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat.