Urgensi limitasi masa periode anggota Legislatif di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Main, Ahmad Zulal Abu (2023) Urgensi limitasi masa periode anggota Legislatif di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Zulal Abu Main_F52218056 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Ahmad Zulal Abu Main_F52218056.pdf Download (4MB)

Abstract

Tesis ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah urgensi limitasi masa periode anggota legislatif di Indonesia, baik dalam tinjauan teori dalam ilmu hukum positif, maupun dalam tinjauan fikih siyasah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan komparasi. Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan, yakni pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum, lembaga legislatif sudah seyogyanya tidak hanya diberikan limitasi kewenangan, dan limitasi masa jabatan, melainkan juga limitasi masa periode. Hal ini sangat relevan dengan dengan konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional, pencegahan praktik penyalahgunaan kekuasaaan, serta periodesasi sebagai regenerasi partai politik. Hal demikian dikuatkan pula dengan adanya data penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif yang beberapa kali menjabat, dan juga praktik limitasi masa periode yang diberlakukan oleh negara lain. Kedua, limitasi masa periode angota legislatif juga sangat berkekesuaian dengan spirit hukum islam. Hal demikian karena limitasi masa periode dapat menciptakan lembaga perwakilan yang sesuai dengan janji setia untuk mengikuti ajaran agama islam, tidak bertentangan dengan prinsip al Qur’an dan as Sunnah, menjalankan pemerintahan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah Swt, serta meningkatkan sikap dan perilaku untuk berbuat adil dan arif. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi disarankan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep limitasi masa periode memiliki grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga kekosongan hukum dapat teratasi dengan terobosan-terobosan hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Main, Ahmad Zulal Abu abumain997@gmail.com F52218056
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Handoko, Priyo priyohandoko@uinsby.ac.id 196602122007011049 Thesis advisor Farida, Anis anisfarida@uinsby.ac.id 0706087202
Subjects:	Pemerintahan Legislatif Hak Asasi Manusia
Keywords:	Limitasi periode; lembaga legislatif; pembatasan kekuasaan
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Zulal Abu Main
Date Deposited:	14 Dec 2023 02:07
Last Modified:	14 Dec 2023 02:07
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66681

Actions (login required)

View Item