Politik hukum peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir perspektif siyasah syar’iyyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ilham, Mohammad Roy Wakhid (2022) Politik hukum peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir perspektif siyasah syar’iyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Roy Wakhid Ilham_C74218053 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung ini dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir perspektif Siyasah Syar‘iyyah ini adalah studi lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1.Bagaimana Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir dan 2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Syar‘iyyah terhadap Landasan Politik Hukum Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Dalam pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Jenis penelitian yang diambil penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian kebijakan politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan sedangkan data sekunder dari objek penelitian yaitu wawancara, pendapat para ahli berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta pihak- pihak dengan dinas terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan politik hukum peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 Kabupaten Tulungagung dalam pengendalian kerusakan lingkungan menurut peraturan bupati nomor 63 tahun 2016 mengalami cacat yuridis serta tidak terlaksana dengan baik dan tidak memenuhi standarisasi AUPB, hal ini yang pertama karena adanya dua regulasi aturan yang sama yang dimana seharusnya salah satunya dicopot dan pengaturan isi pelaksanaannya bisa lebih detail dan terarah sesuai aturan di atasnya namun disini tidak. Sehingga dalam hal ini, secara regulasi saja sudah tidak sesuai apalagi secara isi hukum dimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak pertambangan pasir ilegal dan mereklamasi kerusakan lingkungan, namun yang terjadi tidak bisa. kesimpulan secara siyasah syar"iyah bahwa adanya peran serta yang kurang baik dalam lingkup korelasi dan regulasi pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang harus segera dibenahi. Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi Terkait solusi penulis menyimpulkan harus adanya ketegasan dan peran yang nyata bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung baik eksekutif maupun legislatif serta membenai regulasi dan mencabut aturan lama dengan maksud merapikan dan memperkuat kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung melalui peraturan bupati