This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Kurniawan, Indy Salsabila (2023) Perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam: studi Putusan Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Indy Salsabila Kurniawan_C03219020 OK.pdf Download (1MB) |
|
Text
Indy Salsabila Kurniawan_C03219020 Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk), berusaha menjawab pertanyaan yang tertuang kedalam dua rumusan masalah diantaranya : bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada putusan (Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk), dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum korban dalam putusan (Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian yakni sumber data primer, sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan (library research), dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Tehnik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi editing, organizing, dan analizing. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:84/Pid.B/2018/PN Dpk, yang merampas dan menyita barang bukti untuk negara sama sekali tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bahkan merugikan bagi para korbannya mengingat, hasil kejahatan yang dilakukan oleh First Travel tidak merugikan negara melainkan merugikan korban karena didapat dari hasil pembayaran oleh para korbannya sebagai calon jamaah umroh First Travel. Dalam perspektif hukum Pidana Islam Kasus penipuan yang dilakukan oleh biro travel umroh First Travel merupakan perbuatan Jarīmah karena telah memenuhi Rukun syar’i, Rukun maddi, dan Rukun adabi. Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penipuan oleh First Travel dalam Perspektif hukum pidana Islam (fiqih jinayah) adalah Jarīmah ta’zir yang sanksinya dijatuhkan atau ditentukan oleh hakim atau pemerintah (ulil amri). Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti mendorong pengadilan melalui Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Negeri Depok dalam tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam tingkat banding yang merampas aset First Travel karena kejahatan yang dilakukan tidak merugikan negara, serta mengembalikan aset kepada korban sebagai pengembalian nilai kerugian yang dialami korban, dan Perlu adanya pengawasan secara aktif dari pemerintah baik melalui perizinan maupun audit berkala terhadap setiap penyelenggaraan atau operasional biro perjalanan travel umroh di Indonesia, agar kedepan tidak terjadi lagi penipuan berkedok travel umroh yang merugikan masyarakat secara langsung. Masyarakat juga perlu selektif dan berhati-hati dengan tidak mudah tergiur dengan penawaran umroh murah yang ditawarkan oleh biro perjalanan umroh di Indonesia.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Pidana Islam |
||||||||
Keywords: | Penipuan; korban penipuan; First Travel | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Depositing User: | Indy Salsabila Kurniawan | ||||||||
Date Deposited: | 15 Dec 2023 00:42 | ||||||||
Last Modified: | 15 Dec 2023 00:42 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66767 |
Actions (login required)
View Item |