This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nagari, Hamidah Wahyu Putri (2023) Kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana islam: studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020-2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Hamidah Wahyu Putri Nagari_05010320010 OK.pdf Download (1MB) |
|
Text
Hamidah Wahyu Putri Nagari_05010320010 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 5 January 2027. Download (3MB) |
Abstract
Sextortion adalah kejahatan dunia maya yang umum terjadi sebagai bagian dari kekerasan seksual siber berbasis gender (KSBG). Sextortion menggunakan materi pornografi korban untuk memeras atau mengeksploitasinya secara seksual maupun material. Kelemahan hukum mengenai peraturan sextortion membuat penanggulangannya belum memadai di Indonesia. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp; dan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp. Bahan penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan statute approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi penulisan yang konkrit mengenai kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori dalam hukum positif dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, aturan pidana yang berlaku di Indonesia mengenai sextortion belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana sextortion yang begitu kompleks dan belum diatur secara eksplisit dalam UU TPKS sejak diundangkan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian ketentuan terkait delik sextortion itu sendiri. Kedua, tidak ada nash khusus dalam hukum Islam yang mengatur hukuman atas kejahatan sextortion melalui platform WhatsApp. Ta‘zīr adalah jenis hukuman yang pantas sebagai akibatnya yang meliputi pidana penjara, denda, penghapusan gambar atau foto; alat perekam atau foto; dll. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara komprehensif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan UU TPKS yang tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara konvensional, namun juga tindak kekerasan seksual berbasis teknologi atau elektronik (KSBE) seperti sextortion dalam KSBG. Selain itu, pemerintah harus segera mulai menyusun peraturan pelaksana yang akan dibagi menjadi 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang harus selesai dalam 2 tahun. Kedua, aparat penegak hukum mulai harus diberikan diklat pengembangan kapasitas dan sumber daya di semua daerah, agar terbentuk pemahaman dan semangat yang sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga UU TPKS dapat dilaksanakan dengan efektif. Ketiga, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan inisiatif upaya-upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kejahatan kekerasan seksual pada umumnya dan sextortion pada khususnya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Gender Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum Islam > Pidana Positif |
||||||||
Keywords: | Sextortion; Kekerasan Seksual | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Depositing User: | Hamidah Wahyu Putri Nagari | ||||||||
Date Deposited: | 05 Jan 2024 00:21 | ||||||||
Last Modified: | 05 Jan 2024 00:21 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67071 |
Actions (login required)
View Item |