This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sutono, R. Dhamar Gading El (2023) Fungsi lembaga perlindungan saksi korban (LPSK) sebagai lembaga negara independen: studi kasus peran LPSK dalam kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan Malang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
R. Dhamar Gading El Sutono_C97219039.pdf Download (2MB) |
|
Text
R. Dhamar Gading El Sutono_C97219039_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 5 January 2027. Download (2MB) |
Abstract
LPSK memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Keberadaan LPSK erat kaitannya dengan kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Banyak tantangan yang dihadapi para saksi, korban dan keluarga korban. Mereka mengalami intimidasi dan tekanan untuk bungkam, tidak menuntut mencari keadilan dalam tragedi Kanjuruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi LPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara independen serta menganalisis peran LPSK dalam kasus kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya yaitu: 1) UU Nomor 31 Tahun 2014, 2) Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009, 3) Perma Nomor 1 Tahun 2022, 4) PP Nomor 7 Tahun 2018, 5) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby, dan 7) regulasi FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulation terkait penggunaan gas air mata. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya. Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 berupa perlindungan fisik bagi keluarga korban maupun saksi korban yang mendapatkan ancaman, dan pemenuhan hak prosedural selama proses peradilan serta restitusi. Peran LPSK dalam kasus tragedi Kanjuruhan ditunjukkan antara lain: 1) menginvestigasi dan memberikan rekomendasi perluasan tindak pidana, 2) merekomendasikan sejumlah orang untuk menjadi saksi dan dilakukan ekshumasi, 3) mengajukan restitusi kepada penuntut umum. Namun, dalam proses permohonan restitusi mengalami kendala yakni masih banyak para korban yang belum sepenuhnya mendapat hak restitusi dikarenakan keterlambatan pengajuan restitusi ke JPU saat proses sidang di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bukti-bukti kerugian tidak langsung dikumpulkan para korban mengingat trauma mendalam yang telah dialami dari tragedi Kanjuruhan. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut dapat diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Hukum > Hukum Tata Negara Hak Asasi Manusia |
||||||||
| Keywords: | LPSK; tragedi Kanjuruhan | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam | ||||||||
| Depositing User: | R. Dhamar Sutono | ||||||||
| Date Deposited: | 05 Jan 2024 01:10 | ||||||||
| Last Modified: | 08 Jun 2024 06:19 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67072 |
Actions (login required)
 |
View Item |
