Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Usman, Ali (2014) Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Ali Usman_C02209058.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/673/

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana aplikasi pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya.Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik observasi atau wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi pemberian upah tanpa kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya adanya ketidak jelasan di dalam hubungan kerja mengenai perjanjian yang di buat antara pengusaha dengan pegawai sehingga upah (ujrah) tersebut dalam pemberian upah kepada pegawai terjadi kesewenang-wenangan dalam memberikan upah oleh pengusaha dan tidak terpenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ujrah. perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dengan pegawai tidak ada kejelasan dalam menentukan upah tersebut. sehingga di dalam perjanjian telah merugikan salah satu pihak. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam perjanjian antara pengusaha dengan pegawai harus ada kerelaan kedua belah pihak sehinggaa tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuh}ayliy dan Sayyid Sa>biq, yaitu demi kemaslahatan bersama/kepentingan umum. Sehingga pemberian upah oleh pengusaha kepada pegawai tidak menyimpang dari hukum islam.Sejalan dengan kesimpulan diatas, didalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pegawai hendaklah diperjelas akad yang digunakan, kejelasan barang/jasa yang hendak diambil manfaatnya serta kejelasan mengenai pemberian upah kepada pegawai tersebut. Sehingga pihak pengusaha benar-benar menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya prinsip Islam.