Analisis penyajian pendapatan dan Piutang Pajak Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan PP No. 71 tahun 2010: studi kasus pada BPPKAD Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmi, Silvia Nur (2023) Analisis penyajian pendapatan dan Piutang Pajak Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan PP No. 71 tahun 2010: studi kasus pada BPPKAD Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Silvia Nur Rahmi_G72219073 ok.pdf Download (4MB)
	Text Silvia Nur Rahmi_G72219073 full.pdf Restricted to Repository staff only until 26 January 2027. Download (4MB)

Abstract

Penerapan akuntansi basis akrual diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, pendapatan pajak daerah diakui menggunakan basis akrual, yaitu mengakui pendapatan-LO ketika timbul hak atas pendapatan dan ketika pendapatan direalisasi. Kemudian mengakui pendapatan-LRA pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian dan konsistensi penyajian pendapatan dan piutang pajak daerah Kabupaten Gresik berdasarkan SAP PP No. 71 tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif dengan tahun amatan 2017-2021. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa proses penyajian akuntansi pendapatan dan piutang pajak daerah pada BPPKAD Kabupaten Gresik dalam praktiknya telah dilakukan sesuai dan konsisten dengan SAP PP No. 71 tahun 2010. Namun untuk tahun amatan 2017, berdasarkan hasil penelitian melalui telaah dokumen, tidak ditemukan rincian penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang pada masing-masing jenis pajak daerah dalam CaLK sehingga tidak dapat diketahui rincian jumlah penyisihan piutang pajak daerah yang sebenarnya. Rekomendasi yang dapat diberikan penelitian ini adalah berkaitan dengan urgensi atas restrukturisasi pajak daerah dalam rangka penerapan UU HKPD. Maka, BPPKAD Kabupaten Gresik perlu untuk memperhatikan jenis- jenis pajak daerah beserta penjelasan-penjelasannya khususnya pada jenis pajak yang dilakukan restrukturisasi untuk keperluan pengungkapan pendapatan pajak daerah pada laporan keuangan daerah. Selain itu, hal yang dapat dilakukan dalam rangka resktukturisasi adalah pendataan ulang atas pajak daerah dan upaya penyelesaian piutang agar piutang yang disajikan nantinya dapat diidentifikasi dan informasi dalam laporan keuangan daerah dapat diterima secara wajar.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahmi, Silvia Nur silvianurrahmi@gmail.com G72219073
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rahayu, Hastanti Agustin hastanti.rahayu@uinsby.ac.id 2008088302
Subjects:	Akuntansi Pajak dan Perpajakan Penghasilan Daerah
Keywords:	Penyajian akuntansi; pendapatan pajak; piutang pajak; PP No. 71 Tahun 2010
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi
Depositing User:	Silvia Nur Rahmi
Date Deposited:	26 Jan 2024 02:56
Last Modified:	26 Jan 2024 02:56
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67833

Actions (login required)

View Item