This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alifiana, Nada Fitriyah (2023) Urgensi penetapan lembaga pelatihan kerja dalam putusan pengadilan ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam: studi putusan pidana pelatihan kerja. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Nada Fitriyah Alifiana_C73218049 OK.pdf Download (706kB) |
|
Text
Nada Fitriyah Alifiana_C73218049 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 February 2027. Download (4MB) |
Abstract
Hakim tidak menetapkan lembaga pelaksana pidana pelatihan kerja bagi anak dalam beberapa putusan pengadilan negeri. Ini menunjukkan kurangnya perwujudan nilai keadilan yang telah dijamin pasal 78 UU SPPA dan muncul ketidakpastian hukum terhadap lembaga pelatihan kerja bagi anak. Permasalahan ini juga berakar dari kekosongan hukum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana tidak memuat tata cara pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak. Peneliti meninjau dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian normatif dan didukung studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berasal dari putusan pengadilan negeri Jombang. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai faktor-faktor dan dampak tidak ditetapkannya lembaga pelatihan kerja bagi anak. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan teori hukum islam, maqāṣid āl-sharī’ah konvensional. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pentingnya penetapan lembaga pelatihan kerja dalam putusan pengadilan negeri agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum dalam putusan, dan memudahkan eksekusi pidana. Kedua, tingkat penting adanya kepastian hukum terhadap lembaga pelatihan kerja dalam putusan pengadilan negeri termasuk maṣlaḥah ḥājīyyah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang terpadu dengan harmonisasi antar aparat atau lembaga hukum anak.; kedua, pemenuhan sarana prasarana pelatihan kerja bagi anak (lembaga pelaksana) sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pidana pelatihan pekerja anak dan mendorong sistem peradilan anak yang lebih inklusif dan efektif.; ketiga, perlu adanya organisasi non government yang memiliki perhatian khusus di bidang pidana pelatihan kerja bagi anak berhadapan dengan hukum.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam Keputusan Hakim Kenakalan Anak dan Remaja Rehabilitasi |
||||||||
Keywords: | Lembaga pelatihan kerja bagi anak; pidana pelatihan kerja; kepastian hukum dalam putusan perkara anak. | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Depositing User: | Nada Fitriyah Alifiana | ||||||||
Date Deposited: | 29 Feb 2024 07:44 | ||||||||
Last Modified: | 29 Feb 2024 07:44 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67889 |
Actions (login required)
View Item |