Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa: studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Apriliana, Devina (2024) Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa: studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Devina Apriliana_05020420028.pdf Download (3MB)
	Text Devina Apriliana_05020420028_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 March 2027. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk) untuk menjawab Peran Badan Permusyawaratan Desa implementasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturriyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dan mengidentifikasi masalah yang ada. Dengan mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, serta mempelajari faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Peneliti untuk mengumpulkan data menggunakan Analisis dokumen desa, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk secara umum sudah melaksanakan perannya dan telah menjalankan fungsi dan kewajiban, Namun belum sepenuhnya terwujud dengan berbagai hambatan. Kedua belum adanya pengaplikasian Penerapan prinsip Fiqh Siyasah dalam pembentukan peraturan desa, mengingat bahwa Di Desa Berbek mayoritas beragama islam hal ini dapat menjadi relevan dan bermanfaat akan menjadi lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam dan memastikan pemenuhan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang Islami. Saran Meningkatkan kinerja perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja, memperbanyak menjalin komunikasi dengan pihak lain seperti komunitas masyarakat, pemertintahan daerah untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam proses pembentukan peraturan desa dapat melibatkan pakar hukum Islam, tokoh masyarakat, dan ahli fiqh untuk memberikan pandangan dan nasehat yang dapat memperkaya pemahaman BPD dalam menyusun peraturan desa yang berkualitas.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Apriliana, Devina 05020420028@student.uinsby.ac.id 05020420028
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rojaq, Jeje Abd. jejerozaq@yahoo.com 2015106401
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Peran badan permusyawaratan desa; fiqih siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Devina Apriliana
Date Deposited:	04 Mar 2024 07:41
Last Modified:	04 Mar 2024 07:41
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68657

Actions (login required)

View Item