Analisis Yuridis. terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor: 397/Pdt.G/2021/PTA.Sby yang membatalkan Putusan PA Kab. Malang Nomor: 3317/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mlg tentang penentuan jumlah nafkah Iddah dan Mut’ah dalam perkara cerai talak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

'Aini, Ika Viona Nura (2023) Analisis Yuridis. terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor: 397/Pdt.G/2021/PTA.Sby yang membatalkan Putusan PA Kab. Malang Nomor: 3317/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mlg tentang penentuan jumlah nafkah Iddah dan Mut’ah dalam perkara cerai talak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ika Viona Nura 'Aini_C71218058 OK.pdf Download (1MB)
	Text Ika Viona Nura 'Aini_C71218058 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 February 2027. Download (1MB)

Abstract

Akibat dari Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, adanya kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian diantaranya nafkah iddah dan mut’ah yang wajib dibayarkan setelah pengucapan ikrar Talak. Perceraian dianggap sah apabila pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan didepan Majelis Hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat seorang istri. Dalam putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor: 3317/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg penulis menganalisis bahwa Mejelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, telah sesuai dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk mentalak istrinya, namun terdapat kelalaian dalam penentuan jumlah nafkah ‘iddah dan mut’ah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan PTA Surabaya Nomor: 397/Pdt.G/2021/PTA.Sby yang membatalkan Putusan PA kab. Malang Nomor: 3317/Pdt.g/2021/PA.Kab.Mlg dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak dengan hasil putusan akhir yang berbeda. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis Berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, pada putusan Nomor: 3317/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum merujuk pada PERMA No 3 Tahun 2017, karena lebih responsif terhadap perempuan dan dapat menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, namun akibat adanya kelalaian hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan termohon, maka perkara tersebut kembali diajukan pada tingkat banding. Kedua, Majelis Hakim Tingkat banding dengan meninjau kembali juga mempertimbangkan hukum pada berkas perkara Nomor: 3317/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg, selanjutnya menetapkan putusan akhir yaitu membatalkan putusan jumlah nafkah iddah dan mut’ah dan mengabulkan permohonan cerai Talak pemohon. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: bagi Majelis Hakim dalam menangani perkara cerai talak serta yang berkaitan dengan hak hak pasca perceraian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama setiap isi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon untuk menjamin hak mantan istri yang ditalak.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM 'Aini, Ika Viona Nura ikavionaiq@gmail.com C71218058
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Masruhan, Masruhan masruhan@uinsby.ac.id 2004045901
Subjects:	Nikah > Cerai Hukum Islam Keputusan Hakim
Keywords:	Cerai; Iddah; Mut'ah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Ika Viona Nura' Aini
Date Deposited:	29 Feb 2024 08:02
Last Modified:	29 Feb 2024 08:02
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68677

Actions (login required)

View Item