Analisis yuridis terhadap surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan: studi sinkronisasi hukum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lestari, Rustya Puji (2024) Analisis yuridis terhadap surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan: studi sinkronisasi hukum. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rustya Puji Lestari_05020120082 OK.pdf Download (1MB)
	Text Rustya Puji Lestari_05020120082 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 March 2027. Download (3MB)

Abstract

Adanya larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belakangan ini menjadi polemik dan juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang setuju karena mengagap SEMA tersebut telah selaras dengan UUP dan ada juga pihak yang tidak setuju karena SEMA tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Undang Undang Adminduk, dan Undang Undang HAM. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023; dan bagaimana analisis yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan historical approach. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, kamus hukum, dan juga karya ilmiah yang punya relevansi dengan isu yang tengah dibahas oleh peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menerapkan metode analisis deskriptif deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kejelasan dan kesatuan penerapan hukum dalam memutus permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, mengingat adanya dorongan dan kritik dari berbagai pihak mengenai banyak dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri. Adanya aturan mengenai larangan pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ada dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai telah sinkron dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dan juga sinkron dengan Kompilasi Hukum Islam. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut tidak sinkron dengan apa yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UUD NRI Tahun 1945. Karena Undang-Undang dan SEMA berada dalam hierarki yang berbeda, maka berlaku asas lex superior derogat legi inferior.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Lestari, Rustya Puji rustyapujilestari@gmail.com 05020120082
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Musarrofa, Ita itaisme@gmail.com 2001087901
Subjects:	Administrasi Hukum Hak Asasi Manusia
Keywords:	Perkawinan; perkawinan beda agama; pernikahan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Rustya Puji Lestari
Date Deposited:	20 Mar 2024 01:35
Last Modified:	20 Mar 2024 01:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69019

Actions (login required)

View Item