Presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif dan fiqh dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Vanesa Ingka (2024) Presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif dan fiqh dusturiyah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Vanesa Ingka Putri_02040422033.pdf Download (2MB)
	Text Vanesa Ingka Putri_02040422033_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 2 May 2027. Download (2MB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah presidential threshold dalam pemilu presiden dan wakil presiden di indoneisa dalam perspektif demokrasi deliberatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yaitu:1. Bagaimana ketentuan presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif demokrasi deliberatif? 2. Bagaimana presidential threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam perspektif fiqh dusturiyah? Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang digunakan untuk melihat kekurangan dalam norma hukum pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta untuk menelaah semua peraturan undang-undang yang terkait permasalahan penelitian. Dan pendekatan konsep untuk memahami ketentuan presidential threshold di Indonesia. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold serta literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan ketentuan yang mengatur presidential threshold dengan jumlah presentase ambang batas 20% pada kursi DPR serta 25% didapatkan pada suara sah nasional. Mengakibatkan partai politik kecil tidak bisa mengambil bagian untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden yang berasal dari partainya. Maka ketentuan ini tidak aspiratif dan bersifat deskriminatif karena posisi rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidak dilibatkan didalam sehingga dapat menciderai hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip equality before the law dimana semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sehingga tidak terdapat dimensi deliberatif antara rakyat dan pemerintah sesuai dengan demokrasi deliberatif yang memberikan kemungkinan bagi rakyat untuk bisa terlibat langsung dalam pembuatan hukum serta kebijakan publik. 2. Ketentuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang merupakan penggabungan dari tiga undang-undang. Yang mengatur terkait persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang berdampak pada partai politik kecil serta rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fiqh Dusturiyah serta karakteristik pemilihan pemimpin yang ada dalam Islam yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat dengan tujuan memelihara kepentingan bersama serta melakukan amar makruf nahi munkar dan menghormati aspirasi rakyat. Karena idealnya dalam menentukan kebijakan politik diharuskan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat serta partai politik minor, karena jika merujuk pada ajaran islam terkait pentingnya imamah maka terdapat kewajiban bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin atau membentuk lembaga kepemimpinan yang memiliki kewibawaan atau kekuasaan. Melaksanakan perintah untuk melakukan musyawarah di antara para pengambil keputusan. Serta melaksanakan doktrin menegakkan yang baik serta mencegah hal buruk.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Putri, Vanesa Ingka vanesaingka8@gmail.com 02040422033
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hayim, Muh Fathoni mufah.hasyim@gmail.com 2010015601 Thesis advisor Mubarok, Nafi' nafi.mubarok@gmail.com 2014047401
Subjects:	Fikih Demokrasi Pemilihan Umum
Keywords:	Presidential threshold; pemilu presiden; demokrasi deliberatif; fiqh dusturiyah
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Vanesa Ingka Putri
Date Deposited:	02 May 2024 04:07
Last Modified:	02 May 2024 04:07
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69887

Actions (login required)

View Item