PERUBAHAN PASAL-PASAL DALAM RUU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1973: STUDI ATAS PERAN PARTISIPASI KIAI NAHDLATUL ULAMA DALAM PROSES LEGISLATIF DRAFTING

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakim, Habib Luqman (2015) PERUBAHAN PASAL-PASAL DALAM RUU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1973: STUDI ATAS PERAN PARTISIPASI KIAI NAHDLATUL ULAMA DALAM PROSES LEGISLATIF DRAFTING. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (512kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (222kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (218kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (630kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (226kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (61kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (42kB) | Preview

Abstract

Tesis ini menganalisis peran partisipasi kiai NU dalam proses Legislative Drafting UU Perkawinan No.1/1974. Bentuk peran partisipasi kiai tersebut terlihat ketika Pemerintah menyampaikan RUU No.1/1973 kepada anggota DPR hasil pemilu 1971. RUU Perkawinan No.1/1973 ini mendapat penolakan dari fraksi PPP dan umat Islam. Hal ini dikarenakan terdapat pasal-pasal yang materinya merujuk kepada Hukum Perkawinan BW (Burgerlijk Wetboek) dan H.O.C.I yang substansinya bertentangan dengan hukum Islam.
Penelitian ini melihat peran penting yang berpengaruh terhadap proses legislasi RUU Perkawinan No.1/1973 dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pemimpin NU (Rais ‘Am) K.H Bisri Syansuri mengambil tindakan dengan Musyawarah bersama sejumlah kiai Jombang. Hasilnya kemudian diterima secara aklamasi oleh pengurus PBNU, dan selanjutnya keputusan tersebut menjadi rujukan Majlis Syura PPP di DPR. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik pemerintahan Orde Baru, maka kebijakan mengenai pembangunan hukum Islam berpeluang semakin kompetitif.
Dari permasalahan di atas kemudian dirumuskan: 1) Sistem Legislasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974? 2) Bagaimana Tanggapan Kiai Nahdlatul Ulama tentang RUU Perkawinan No. 1 Tahun 1973? 3) Bagaimana Bentuk Partisipasi Kiai Nahdlatul Ulama dalam Proses Legislatif Drafting UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan mengenai posisi dan kewenangan legislatif maupun eksekutif dalam proses pembentukan UU Perkawinan No.1/1974. Kemudian dalam memahami peran partisipasi kiai NU dalam proses legislasi digunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagai grand theory yang menjelaskan filosofi dan pandangan hidup penyusunan UU Perkawinan No.1/1974. Kemudian, sebagai middle range theory digunakan Teori Hukum Pembangunan, dan Teori Sistem Pemerintahan sebagai applied theory yang kemudian menjadi dasar untuk masuk ke Teori Partisipasi yang disusun oleh Arnstein dalam melihat aktivitas Kiai NU dalam proses Legislatif Drafting UU Perkawinan No.1/1974.
Hasil penelitian menemukan 1). Sistem Legislatif Drafting UU Perkawinan No.1/1974 dipengaruhi bentuk pemerintahan Orde Baru. Pemerintah menyampaikan RUU No.1/1973 kepada anggota DPR hasil pemilu 1971. RUU Perkawinan No.1/1973 dapat disahkan menjadi UU Perkawinan No.1/1974 setelah melalui IV tahap persidangan. 2) Kiai NU menolak RUU No.1/1973 yang memuat pasal-pasal yang materinya merujuk kepada Hukum Perkawinan BW (Burgerlijk Wetboek) dan H.O.C.I yang secara substansi bertentangan dengan pokok hukum Islam. 3) Posisi peran dan aspirasi keagamaan kiai NU di parlemen disalurkan melalui PPP. Dan Hasil UU Perkawinan No.1/1974 yang disahkan merupakan jerih payah dan ijtihad dari peran partisipasi kiai NU.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Ali Haidar
Creators:
CreatorsEmailNIM
Hakim, Habib LuqmanUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam > Perkawinan
Keywords: Pemerintahan orde baru; kiai; nahdlatul ulama
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Users 3213 not found.
Date Deposited: 27 Jun 2016 03:31
Last Modified: 27 Jun 2016 03:31
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/7026

Actions (login required)

View Item View Item