Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan perma no. 3 tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadlan Agama Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zaibidi, M. Nauval (2023) Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan perma no. 3 tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadlan Agama Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Nauval Zaibidi_C01219025 OK.pdf Download (1MB)
	Text M. Nauval Zaibidi_C01219025 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 June 2027. Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk membahas analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam penelitian ini berusaha menjawab berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Pertama, bagaimana penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Kedua, bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian normatif dan dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan dengan melibatkan wawancara dengan hakim dan juga beberapa data putusan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2022. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yakni sumber data pimer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2022 sudah diterapkan pada perkara cerai gugat. Akan tetapi, penggunaan hak ex officio hakim tersebut hanya diterapkan sebatas pada pemberian nafkah anak atau hadanah. Tidak diterapkannya penggunaan hak ex officio hakim untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasari pada kenyataan bahwa di dalam persidangan seringkali perempuan tidak membuktikan secara jelas keadaan ekonomi suami. Kategori maṣlaḥah terkait penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat, antara perkara satu dengan yang lain dapat berbeda-beda, bergantung pada pokok permasalahan yang dihadapi dalam setiap perkara.. Tidak digunakannya kewenangan hak ex officio yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasarkan pada pertimbangan yang telah sesuai dengan syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang dikemukakan oleh para ulama. Berdasarkan fakta tersebut, penulis merekomendasikan agar Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perceraian dapat lebih mempertimbangkan segala aspek yang dapat digunakannya untuk memberikan hak-hak perempuan dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Zaibidi, M. Nauval nauvalzaibidi93@gmail.com C01219025
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Candrawati, Siti Dalilah dalilahcandra@yahoo.com 2020066001
Subjects:	Fikih > Fikih Wanita Hukum > Hukum Perdata Islam Perdata Islam Perkawinan
Keywords:	Perkawinan; pernikahan; cerai; gugat cerai; ex officio
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	M. Nauval Zaibidi
Date Deposited:	06 Jun 2024 07:58
Last Modified:	06 Jun 2024 07:58
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70428

Actions (login required)

View Item