Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri: studi Kasus di Darmo Wonokromo,Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Firmansyah, Muhammad Fikri (2024) Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri: studi Kasus di Darmo Wonokromo,Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Fikri Firmansyah_05040120127 OK.pdf Download (3MB)
	Text Muhammad Fikri Firmansyah_05040120127 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 June 2027. Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana deskripsi kasus perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri (studi kasus di Darmo Wonokromo, Surabaya) dan bagaimana analisis hukum Islam dalam hal ini fikih perkawinan mazhab syafi’i, kompilasi hukum Islam (KHI) yang juga diperkaya dengan metode Sadd Adh-Dharī’ah. Serta analisis hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanp Perkawinan, dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) huruf C. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitiannya normatif-empiris. Studi kasus perkawinan campuran tanpa wali yang dilaksanakan di luar negeri oleh pasangan yang berdomisili di Darmo Wonokromo Surabaya ditinjau menggunakan norma, yang mana dalam hal ini menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dari sisi sumber data, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang data utamanya digali dari sumber yang ada dilapangan secara langsung. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan yang terdiri dari seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Pakistan yang dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan di Kota Karachi Pakistan. Dari data yang diperoleh yang kemudian disertai dengan analisis menunjukan suatu ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya, hal tersebut karena tidak dihadiri wali nasabnya. Analisis hukum Islam yang dalam hal ini berupa fikih perkawinan mazhab syafi’i, kompilasi hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa jumhur ulama’ sepakat bahwa wali termasuk dalam bagian rukun perkawinan. Meski dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentanp Perkawinan tidak disebutkan secara spesifik, namun PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2) huruf C menyebutkan wali bagian dari rukun nikah.Melalui skripsi ini dihasilkan beberapa saran, hendaknya setiap warga negara Indoensia dapat taat terhadap ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dimanapun berada termasuk dalam studi kasus ini adalah peraturan tentang perkawinan. Disisi lain, komunikasi antara mempelai perempuan dengan walinya harus terbangun dengan baik. Masing-masing dapat bertindak sesuai dengan adab, norma, serta tanggung jawab. Jangan karena adanya ketidak sepemahaman diantara wali dan mempelai perempuan menjadikannya harus ada perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, jika hendak melakukan perkawinan maka perturan tentang perkawinan hendaknya di taati atau sesuai di regulasi yang ada di KUA Kecamatan Wonokromo.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Firmansyah, Muhammad Fikri fikri.firmansyah927@gmail.com 05040120127
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Naily, Nabiela naily_iain@yahoo.co.id 2026028101
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Perdata Islam Keluarga > Keluarga Islam
Keywords:	Perkawinan; perkawinan campuran
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Muhammad Fikri Firmansyah
Date Deposited:	10 Jun 2024 08:37
Last Modified:	10 Jun 2024 08:37
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70518

Actions (login required)

View Item