Pemidanaan model double track system terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakim, Lukman (2023) Pemidanaan model double track system terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Lukman Hakim_C07219004 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2027. Download (2MB)
	Text Lukman Hakim_C07219004 OK.pdf Download (414kB)

Abstract

hukuman pidana, yaitu jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan itu dilakukan, Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan tersebut. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ini ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaanagar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah padaupaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang nara pidana. Data dalam penelitian ini, dihimpun menggunakan Teknik library research dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi literatur review dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, namun dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama Dalam hal penindakannya pada pelaku tindak pidana korupsi Secara yuridis sebenarnya sudah di atur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut sangatlah jelas bagaimana penindakan terhadap Koruptor dalam proses pemenjaraan dan juga pengembalian uang negara, jadi bukan hanya salah satu saja. Kedua Dalam hal Pidana Korupsi, model Double Track System sangat efektif penerapannya, melihat pihak yang terlibat sampai lingkup negara. Maka dari itu selain efek jera yang akan diperoleh bagi Koruptor, ada kerugian yang harus di tanggung/dikembalikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan Bagi para pejabat negara, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dijalankan dengan tepat, terlebih terhadap penegak hukum di Indonesia. Karena apapun yang para pejabat tetapkan (kebijakan), akan sangat berdampak terhadap khalayak umum. Apalagi terhadap Korupsi, maka dari ini ada perhatian khusus dari Pejabat Pemerintah dan juga rakyat sipil.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Hakim, Lukman politiknasional281@gmail.com C07219004
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Muwahid, Muwahid muwahid@uinsby.ac.id 2010037801
Subjects:	Ahli Waris Politik > Politik Islam
Keywords:	Korupsi; tindak pidana korupsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam
Depositing User:	Lukman Hakim
Date Deposited:	10 Jul 2024 13:33
Last Modified:	10 Jul 2024 13:33
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/71340

Actions (login required)

View Item