This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
H A S A N, H A S A N (2009) STUDI ANALISIS SIYASAH SYAR IYAH TERHADAP PUNGUTAN DANA KRAMA TAMIU BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG - BALI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
cover.pdf Download (116kB) | Preview |
|
|
Text
babi.pdf Download (114kB) | Preview |
|
|
Text
babii.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
babiii.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text
babiv.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
babv.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (36kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan mengambil keautentikan data di lapangan tentang Studi Analisis Siyasah Syar iyah Terhadap Pungutan Dana Krama Tamiu Bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali, Skripsi ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana penerapan dan implikasi pungutan dana krama tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali? 2). Bagaimana analisis Siyasah Syar iyah terhadap penerapan pungutan dana krama tamiu bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?.
Data penelitian lapangan ini dihimpun melalui wawancara dan disertakan dengan kajian tek (tex reading) serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali dikenai pungutan dana krama tamiu oleh Banjar Adat/Desa Pakraman yang besarnya ditentukan oleh masing-masing Banjar Adat/Desa Pakraman. Proses penarikan pungutan dana krama tamiu dilakukan setiap bulan oleh petugas keamanan Banjar Adat/Desa Pakraman yaitu pecalang. Sedangkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh mereka adalah jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman dari bencana, dan penggunaan fasilitas Banjar Adat. Namun, jaminan keamanan tidak serta merta dirasakan oleh semua penduduk pendatang.
Dalam konsep Siyasah Syar iyah tidak dikenal adanya pungutan dana krama tamiu. Akan tetapi dalam sejarah pemerintahan islam sudah mengenal konsep jizyah, pungutan yang diambil dari ahl al-z|immah sebagai jaminan atas keamanan mereka, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 29. Secara substansial pungutan dana krama tamiu dengan jizyah memang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat, terutama hak-hak yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, maka penarikan dana krama tamiu tersebut bisa dibenarkan karena tidak jauh berbeda dengan konsep jizyah dalam islam.
Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Banjar Adat/Desa Pakraman agar lebih terbuka dan mengajak penduduk pendatang bermusyawarah berkenaan dengan keberadaan mereka. Pemerintah hendaknya ikut serta berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan penduduk pendatang sehingga antara krama banjar dengan krama tamiu tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mencapai tri hita karana di Kecamatan Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Nurhayati | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Siyasah Syar iyah; Dana Krama Tamiu | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2009 | ||||||
| Last Modified: | 05 Feb 2015 04:36 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/7219 |
Actions (login required)
 |
View Item |
