This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Perkasa, Pristiawan Aditya (2024) Eksistensi Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur dalam mewujudkan pengawasan pelayanan publik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Pristiawan Aditya_I93218082 OK.pdf Download (1MB) |
|
Text
Pristiawan Aditya_I93218082 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 22 January 2028. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksistensi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Dalam Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi kekuatan hukum yang dimiliki Ombudsman RI dalam menegakkan pengawasan pelayanan public yang ada di Jawa Timur dan bagaimana Ombudsman RI khususnya Perwakilan Jawa Timur dalam memanfaatkan peran serta masyarakat untuk menciptakan pelayanan public yang baik, adil, dan transparansi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh data dengan melakukan wawancara/observasi kepada informan, yang mana hasil dari wawancara bisa dideskripsikan secara mendalam tentang hal-hal yang diteliti. Dalam metode penelitian kualitatif ini sendiri bisa berupa foto, hasil wawancara, data yang diperoleh dari informan, dan juga gambar maupun dokomentasi lainya, dan kemudian setelah semua dikira sudah cukup untuk memenuhi apa yang dibutuhkan maka dilakukan pencatatan atau mulai melakukan penulisan yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural dari Robert K. Merton sebagai perspektif dalam menganalisa data yang telah terkumpul. Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai Eksistensi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa lembaga Ombudsman menjadi poros utama dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan public yang ada di berbagai daerah. Ombudsman hadir di tengah masyarakat dapat menjadi sarana pengawal pelayanan public oleh masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga di berikan wewenang penuh dengan adanya undang-undang khusus dan undang-undang pelengkap lainnya seperti undang-undang yang mengatur pelayanan public. Maka dengan itu, tidak perlu diragukan untuk eksistensi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur secara kasat mata.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Kebijakan Publik Sosiologi |
||||||||
Keywords: | Ombudsman RI; Pengawasan; Pelayanan Publik | ||||||||
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Sosiologi | ||||||||
Depositing User: | Pristiawan Aditya | ||||||||
Date Deposited: | 22 Jan 2025 02:53 | ||||||||
Last Modified: | 22 Jan 2025 02:53 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72658 |
Actions (login required)
View Item |