Analisis putusan tentang problematika sertifikat tanah ganda prespektif fiqh siyasah qadaiyah: studi kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 238/g/2022/PTUN.SBY

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pangestianto, Estu Marhendra (2024) Analisis putusan tentang problematika sertifikat tanah ganda prespektif fiqh siyasah qadaiyah: studi kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 238/g/2022/PTUN.SBY. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Estu Marhendra Pangestianto_05040420063 full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 September 2027. Download (17MB)
	Text Estu Marhendra Pangestianto_05040420063.pdf Download (17MB)

Abstract

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tanda bukti hak, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penerbitan sertifikat seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang dituju maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan. Salah satu contoh perselisihan yang dibawa kehadapan sidang pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 238/G/2022/PTUN.SBY, suatu kasus sengketa sertifikat ganda yang terjadi di kelurahan Gununganyar, Surabaya yang mana telah di keluarkannya tumpang tindih sertifikat yang diterbitkan atas nama Indra Sukmara dan IR Mushonif. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu putusan PTUN dan peraturan perundang-undangan dan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya faktor penyebab diterbitkannya sertifikat ganda oleh kantor BPN Kota Surabaya yaitu karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Panitia Ajudikasi dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data-data yuridis dalam proses pendaftaran sistematik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sertifikat tanah memiliki sisi ganda, yaitu satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan disisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah, maka apabila terjadi sengketa sertifikat ganda/overlapping, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pangestianto, Estu Marhendra estumarhendra2@gmail.com 05040420063
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis anisfarida@uinsa.ac.id 197208062014112001
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Negara Peradilan
Keywords:	Sertifikat tanah ganda; fiqh siyasah qadaiyah; putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Estu Marhendra Pangestianto
Date Deposited:	04 Sep 2024 03:32
Last Modified:	04 Sep 2024 03:32
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73106

Actions (login required)

View Item