Implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan komisi yudisial dalam penegakan kode etik hakim :studi Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ardiansyah, Randy (2024) Implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan komisi yudisial dalam penegakan kode etik hakim :studi Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Randy Ardiansyah_05040420081 OK.pdf Download (787kB)
	Text Randy Ardiansyah_05040420081 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 December 2027. Download (1MB)

Abstract

Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial adalah lembaga yang diberikan amanat langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan 23B, yang secara Konstitusional sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penegakan terhadap kode etik hakim. kedua lembaga ini bekerja sama dalam pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung sebagai pengawas internal sedangkan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Akan tetapi Meskipun Komisi Yudisial dalam Undang-Undang di jelaskan Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri tetapi Kewenangan Komisi Yudisial Ini hanyalah sebatas rekomendasi belaka dan masih sering terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik. Negara ini adalah negara yang menjujung integritas terhadap badan peradilan, untuk mneciptkan peradilan yang bersih dan berintegritas sangatlah penting adanya sebuah pengawasan terhadap lembaga peradilan yang ada di Indonesia terutama terhadap Hakim, karena hakim adalah Ujung tombak untuk terciptanya peradilan yang jujur dan bersih. Skripsi dengan judul Impilikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam penegakan Kode etik (studi atas Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 ) dengan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 dan bagaimana implikasi yuridis terkait dualisme kewenangan penegakan kode hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dimana suatu kegiatan yang mengkasi aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam ) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan implikasi dualisme kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim.Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulam bahwasannya Komisi Yudisial adalah lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim, akan tetapi kewenangan tersbut hanyalah bersifat rekomendasi yang diberikan kepada Mahkama Agung untuk tindak lanjut dari penjatuhan sanksi, dan dalam kewenangannya ini Komisi Yudisial dinlai Kurang kuat, karena hanya sebatas rekomendasi saja, dan terkadang bahkan tidak dilakuakn tinda lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial dengan dalil Komisi Yudisial telah masuk kedalam teknis yudisial.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Ardiansyah, Randy randyardiansyahhh2606@gmail.com 05040420081
Contributors:	Contribution Name Email NIDN UNSPECIFIED Farida, Anis anisfarida@uinsby.ac.id 0706087202
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Kewenangan komisi yudisial; Kode etik Hakim; Hakim
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Randy Ardiansyah
Date Deposited:	18 Dec 2024 03:46
Last Modified:	18 Dec 2024 03:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73426

Actions (login required)

View Item