Fenomena pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI di lembaga-lembaga negata prespektif fiqh siyasah idariyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Adinia, Arfalin (2024) Fenomena pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI di lembaga-lembaga negata prespektif fiqh siyasah idariyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Arfalin Adinia_05010420002.pdf Download (3MB)
	Text Arfalin Adinia_05010420002_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 September 2027. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berjudul "Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI di Intansi Kementerian Prespektif Fiqh Siyāsah Idariyah yang bertujuan menjawab rumusan masalah berisi pertanyaan tentang: 1) Bagaimana fenomena pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI 2) Bagaimana Analisis Yuridis dan Fiqh Siyāsah Idariyah terhadap pengisian jabatan sipil oleh TNI. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (stattute approach), bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dari kitab Fiqh Siyāsah Idariyah dan Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi pengisian jabatan sipil di luar Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan oleh Anggota TNI yang berstatus dinas aktif keprajuritan. Praktik pengisian jabatan sipil dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Nomor Kep/435/V/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI, bahwa terdapat temuan dalam penempatan Anggota militer dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Praktik tersebut merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak memperbolehkan TNI mengisi jabatan sipil kecuali untuk beberapa instansi yaitu yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. Dalam menduduki Jabatan TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil setelah menjadi purnawirawan atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Dalam analisis Figh Siyāsah Idariyah menyatakan proses pelaksanaan Diwan di Indonesia yang mengatur An-Nidham Al-Harby (organisasi ketentaraan) tidak sesuai, antara proses pelaksanaan penunjukan serta pengangkatan militer dengan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pengisian jabatan sipil yang terjadi di Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara. TNI diharapkan dapat memaksimalkan pembinaan karier di lingkungan TNI, meningkatkan kapasitas TNI untuk melakukan pertahanan yang mumpuni, Alutsista dimodernisasi dan mengutamakan kesejahteraan prajurit.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Adinia, Arfalin arfalinadiniaaa@gmail.com 05010420002
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Ikhsan Fatah fatah@uinsa.ac.id 2017058901
Subjects:	Hukum Islam Hukum Islam
Keywords:	TNI; jabatan sipil; fiqh siyāsah idāriyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Arfalin Adinia Azaury
Date Deposited:	12 Sep 2024 01:49
Last Modified:	12 Sep 2024 01:49
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73690

Actions (login required)

View Item