MEREDAM KONFLIK DENGAN POLA KEMITRAAN : STUDI KASUS PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP HGU MELALUI JAMAAH SHOLAWATAN DI SITUBONDO

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arifin, Samsul and Syarifuddin, Syarifuddin and Ahsin, Akhmad Zaini (2016) MEREDAM KONFLIK DENGAN POLA KEMITRAAN : STUDI KASUS PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP HGU MELALUI JAMAAH SHOLAWATAN DI SITUBONDO. In: Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement, 2 – 5 Agustus 2016, Surabaya – Indonesia.

Preview

Text
Samsul Arifin.pdf
Download (387kB) | Preview

Abstract

Kawasan perkebunan Banongan Dusun Bugeman termasuk wilayah sengketa Hak Guna Usahan (HGU) bekas hak ertpacht antara masyarakat pembuka lahan dengan PTPN Perkebunan Kapas Asembagus dan Perusda Banongan. Karena statusnya yang masih dalam sengketa itulah masyarakat hidupnya termarginalkan. Mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Tulisan ini ingin menjelaskan tentang penguatan masyarakat untuk memperoleh kembali kuasa kelola (power of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Fokus pemberdayaan terutama yang terkait dalam bidang hukum dan advokasi serta dalam bidang keagamaan. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA). Strategi ini diharapkan data problematika masyarakat dapat ditelaah kembali, didalami bersama-sama untuk kemudian direncanakan alternatif problem solvingnya bersama masyarakat. Hasilnya secara garis besar, pada tahapan advokasi ini, kami melakukan beberapa tahapan, antara lain: pertemuan dengan masyarakat, identifikasi dan strategi advokasi, pengorganisasian petani dan penggalangan sekutu, tekanan dan lobi; serta penyelesaian konflik. Aksi bersama masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat memperoleh kembali power of management, power of ownership dan power of unility system berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Cara penyelesaian sengketa dalam pengabdian masyarakat ini diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, serta masing-masing pihak tidak perlu berambisi untuk mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan (anti violance).