Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28/p/hum/2023 tentang pengembalian masa jeda mantan narapidana korupsi perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiron, Akhmad (2024) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28/p/hum/2023 tentang pengembalian masa jeda mantan narapidana korupsi perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Akhmad Khoiron_05010420001 OK.pdf Download (1MB)
	Text Akhmad Khoiron_05010420001 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 November 2027. Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif melaui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan dengan metode teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Agung nomor 28/P/HUM/2023 mengabulkan seluruh permohonan judicial review yang dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan hakim melalui berbagai aspek seperti aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis telah sesuai dengan norma hukum yang ada sehingga ketentuan dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 11 tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum namun perlu menjadi catatan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan eksepsi yuridis termohon sehingga apa yang menjadi landasan termohon membuat peraturan tersebut salah satunya gar tidak terjadi kekosongan hukum dapat terpenuhi. Kedua, Konsep fiqh siyasah memberikan ketegasan dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Konsep Ahl al-Hall wa Al-'Aqd memberikan pandangan bahwa seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki perilaku terpuji serta sifat pelengkap seperti keberanian, kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan karena mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh Masyarakat. Berdasarkan kesimpulan yang disebut di atas penulis memberikan saran: Pertama, terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai badan atau Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu dengan salah satu kewenangannya yaitu membuat persyaratan untuk calon peserta pemilu berupa peraturan komisi pemilihan umum, agar lebih bekerja secara optimal, netral, professional dan objektif agar kejadian pelonggaran persyaratan mantan narapidana korupsi tidak terjadi lagi. Kedua, Masyarakat diharapkan selalu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya nilai moral anti korupsi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Khoiron, Akhmad onkhoir6@gmail.com 05010420001
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad surahyasin@uinsa.ac.id 2027076702
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Politik Pemerintahan Legislatif Korupsi Pemilihan Umum
Keywords:	Pemilu; Napi; Narapidana;
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Akhmad Khoiron
Date Deposited:	12 Nov 2024 03:44
Last Modified:	12 Nov 2024 03:44
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/74318

Actions (login required)

View Item