This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Aditya, Mochammad Rizky Eka (2024) Urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perspekstif fiqh siyāsah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Mochammad Rizky Eka Aditya_05020421044.pdf Download (6MB) |
|
Text
Mochammad Rizky Eka Aditya_05020421044_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 December 2027. Download (6MB) |
Abstract
Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebuah proses penyelarasan antar peraturan yang merujuk pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis agar sebuah peraturan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Apabila mengacu peraturan perundang-undangan yang ada terdapat dua kementerian yang berwenang melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masing-masing kementerian tersebut memiliki peraturan yang mengatur tentang harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap siapa yang melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Maka isu tersebut menarik apabila dilakukan pengkajian lebih mendalam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (i) Bagaimana konsep harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan HAM? (ii) Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan HAM? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggambarkan proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum serta untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian serta untuk bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif deduktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep dari harmonisasi rancangan peraturan daerah adalah untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang disusun telah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat/setara, serta telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian fiqh siyāsah urgensi pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cenderung mendatangkan kemaslahatan. Hal tersebut dikarenakan pengharmonisasian yang dilakukan dimaksudkan agar terjadinya kemashlahatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana kaidah jalb al-māṣālih wa daf’ul mafāsid serta menganut asas legislasi Islam yakni bersandar pada hirarki peraturan diatasnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diperlukan membentuk kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undang serta melakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tentang harmonisasi rancangan peraturan daerah.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara Agama > Agama dan Ilmu Pengetahuan |
||||||||
Keywords: | Fiqih siyasah; HAM | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Mochammad Rizky Eka Aditya | ||||||||
Date Deposited: | 06 Dec 2024 02:39 | ||||||||
Last Modified: | 06 Dec 2024 02:39 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/74549 |
Actions (login required)
View Item |