This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rohmah, Lailatul (2024) Tinjauan hukum islam dan hukum perdata terhadap sistem operasional simpan pinjam jimpitan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Lailatul Rohmah_05010221010 OK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Lailatul Rohmah_05010221010 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 2 January 2028. Download (8MB) |
Abstract
Kegiatan simpan pinjam jimpitan yang ada di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan kegiatan menabung saham (uang) serta dipinjamkan kembali kepada anggota. Pinjaman dilakukan dengan syarat tambahan pada setiap peminjamannya. Pengembalian dilakukan setiap minggu saat kegiatan jimpitan. Tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kembali kepada anggota yang mengikuti jimpitan dan juga pengelola. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana sistem operasional simpan pinjam jimpitan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap sistem operasional simpan pinjam jimpitan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?. Data dikumpulkan melalui peneltian lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola jimpitan serta anggota jimpitan kemudian, data tersebut disesuaikan dengan literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Analisis data dilakukan menggunakan deskriptif analitis, dengan fokus pada sistem operasional simpan pinjam jimpitan yang mencakup biaya tambahan pada pinjaman. Proses analisis ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan sistem operasional simpan pinjam jimpitan lalu dianalisis dengan hukum Islam dan Hukum perdata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem operasional simpan pinjam jimpitan di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada setiap pinjamannya sebesar 10% pertahun. Sedangkan dalam qarḍ jika terdapat tambahan tidak diperbolehkan karena termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Sistem operasional simpan pinjam ini termasuk jenis riba qarḍ. Apabila dalam qarḍ disyaratkan adanya tambahan dapat merusak niat tolong menolong yang mendasari akad qarḍ. Sedangkan secara KUH Perdata Pasal 1320 simpan pinjam jimpitan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu baik dari kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, objek perjanjian dan adanya sebab-sebab yang dihalalkan dalam suatu perjanjian serta telah memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam suatu perjanjian. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan untuk kegiatan simpan pinjam jimpitan tersebut lebih baik tidak ada tambahan pada pinjamannya dan pengelola seharusnya tidak mengambil uang tambahan tersebut. Hal ini dikarenakan pengelola sudah diberikan uang sedekah secara sukarela dari anggota pada saat pembagian jimpitan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Ekonomi Hukum Islam Riba |
||||||||
Keywords: | Simpan pinjam; Jimpitan | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
Depositing User: | Lailatul Rohmah | ||||||||
Date Deposited: | 02 Jan 2025 06:57 | ||||||||
Last Modified: | 02 Jan 2025 06:57 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/74949 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |