Konflik norma regulasi tata kelola ekspor pasir laut

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muchlisin, Ahmad (2024) Konflik norma regulasi tata kelola ekspor pasir laut. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Muchlisin_02040422001 OK.pdf Download (1MB)
	Text Ahmad Muchlisin_02040422001 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 22 January 2028. Download (2MB)

Abstract

Penelitian berjudul “Konflik Norma Regulasi Tata Kelola Ekspor Pasir Laut” ini merupakan hasil penelitian hukum merujuk pada permasalahan tentang bagaimana konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaian konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Objek dari penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konflik norma regulasi tata kelola ekspor pasir laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Literature Study), melalui sumber bahan hukum antara lain undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan terkait pertambangan pasir laut, buku-buku, skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah, surat kabar lain, peraturan perundang-undangan lain, karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain, serta data-data yang mendukung penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriftif- kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut inkonsisten dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian terhadap konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini harus dilakukan, yang ditunjukan pada regulasi mengenai tata kelola ekspor pasir laut yang meliputi beberapa kekurangan antara lain kurang kesiapan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan pasir laut, kurang jelasnya peruntukan kebijakan ini, banyak memiliki kalimat yang bersifat multi tafsir yang dapat menjebak logika masyarakat antara demi kesehatan lingkungan dan ekosistem laut atau pertambangan pasir laut, kebijakan ini tidak memperhitungkan keuntungan jangka pendek dan kerugian jangka panjang yang akan dialami negara.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Muchlisin, Ahmad ahmadmuchlisin6969@gmail.com 02040422001
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Masruhan, Masruhan -- 2004045901 Thesis advisor Mohammad, Syaeful Bahar bosbahar@yahoo.com 2015037803
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Konflik sosial Lingkungan Hidup Pengangkutan > Pengangkutan Barang
Keywords:	Konflik norma; Regulasi; Ekspor pasir laut
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Much Ahmad Muchlisin
Date Deposited:	22 Jan 2025 06:15
Last Modified:	22 Jan 2025 06:15
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/76856

Actions (login required)

View Item