Analisis pertimbangan hakim mahkamah konstitusi tentang undang-undang cipta kerja: studi putusan mahkamah konstitusi nomor 54/PUU-XXI/2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Halim, Abdul (2025) Analisis pertimbangan hakim mahkamah konstitusi tentang undang-undang cipta kerja: studi putusan mahkamah konstitusi nomor 54/PUU-XXI/2023. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Abdul Halim_02040421019.pdf Download (1MB)
	Text Abdul Halim_02040421019_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2028. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 terkait gugatan pengajuan formil atas penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal dan dokumen terkait. Sumber bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara pertimbangan hakim dan dampaknya pada sistem legislasi. Dengan menggunakan Teori Perundang-undangan, Teori Konstitusi, dan Teori Kepastian Hukum, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 berfokus pada keabsahan formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menilai proses legislasi Undang-Undang tersebut dari aspek pemenuhan prosedur peraturan perundang-undangan. Sementara itu, implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia, dianalisis dengan menggunakan Teori Legislasi, Teori Perubahan Sosial dan Teori Hukum Progressif. Hasilnya, proses legislasi terpenuhi tetapi kurang adanya transparansi, partisipatif, dan kurang berkeadilan sosial, padahal kesesuaian dengan prinsip negara hukum merupakan pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 memberikan penegasan atas pentingnya integritas proses legislasi di Indonesia. Selain menjadi preseden penting bagi pengujian formil di Mahkamah konstitusi, putusan ini juga memberikan panduan untuk menghindari cacat procedural dalam pembentukan undang-undang di masa depan. Studi ini merekomendasikan reformasi legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna memperkuat legitimasi hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Halim, Abdul H.abdulhalim,6691@gmail.com 02040421019
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Handoko, Priyo priyohandoko@uinsa.ac.id --
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Mahkamah konstitusi; pengujian formil; undang-undang cipta kerja; putusan nomor 54/PUU-XXI/2023; proses legislasi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Drs Abdul Halim
Date Deposited:	06 Feb 2025 06:46
Last Modified:	06 Feb 2025 06:46
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/76925

Actions (login required)

View Item