Aspek etika hukum rangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara oleh aparatur sipil negara dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Afifi, Mitach Rizcha (2024) Aspek etika hukum rangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara oleh aparatur sipil negara dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Miftach Rizcha Afifi_02040422017.pdf Download (2MB)
	Text Miftach Rizcha Afifi_02040422017_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2028. Download (2MB)

Abstract

Penelitian dengan Judul “Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” merupakan hasi l penelitian hukum yang merujuk pada permasalahan rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dimana jika dilakukan akan sangat rawan konflik kepentingan dan dapat melangar etika.Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek etikahukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan rangkap jabatan sebaga Komisaris di Badan Usaha Milik Negara serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris Badan Usaha Milik NegaraPenelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normative dimana objek dari penelitia ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek etika hukum rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepusakaan (library research), melalui sumber bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, buku, karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dan lain-lainnya serta data-data yang mendkung penelitian ini.Adapun hasil dari penelitian ini disebutkan bahwasanya rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara menghadirkan berbagai tantangan terkait dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas dan rawan dengan adanya konflik kepentingan. Sehingga penting bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk mengambil langkah-angkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika hukum dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang merupakan legal base yang harus dipahami bersama sebagai semangat menuju perubahan Pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian untuk menyukseskan implementasi Undang-Undang no. 5 Tahun 2014, selain didukung oleh peraturan-peraturan pendukung lainnya yakni perlu didukung oleh setiap instansi pemerintah dan para Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Afifi, Mitach Rizcha afifirizcha@gmail.com 02040422017
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Masruhan, Masruhan UNSPECIFIED 2004045901 Thesis advisor Ubaidillah, M. Hasan ubaidillah.mhasan@uinsaby.ac.id 2005117901
Subjects:	Hukum Etika
Keywords:	Etika hukum; rangkap jabatan; aparatur sipil negara
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Afifi Miftach Rizcha
Date Deposited:	06 Feb 2025 03:00
Last Modified:	06 Feb 2025 03:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/76961

Actions (login required)

View Item