Imparsialitas hakim mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyāsah: studi analisis putusan nomor. 90/PUU-XXI/2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoirunnisa, Dinda (2024) Imparsialitas hakim mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyāsah: studi analisis putusan nomor. 90/PUU-XXI/2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Dinda Khoirunnisa_05040421071.pdf Download (7MB)
	Text Dinda Khoirunnisa_05040421071_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2028. Download (7MB)

Abstract

Mahkamah Konstitursi (MK) merupakan salah satu pilar utama sistem ketatanegaraan Indonesia, yang peran dan fungsinya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan sejumlah undang-undang yang lebih spesifik. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan dalam menjaga imparsialitas Mahkamah Konstitusi semakin besar, terutama dengan adanya dinamika politik yang terus berubah. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan fokus pendekatan yakni pendekatan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif deduktif.Hasil dari penelitian ini: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan etik. Kedua, Dalam konteks modern prinsip-prinsip siyāsah qadhāiyyah relevan dengan sistem peradilan Indonesia, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), yang diharapkan bekerja secara independen, bebas dari intervensi, dan memihak kepada keadilan.Adapun saran dalam penelitian ini adalah menjaga kepercayaan masyarakat, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjaga profesionalitas, menerapkan standar etik yang ketat, dan konsisten dalam penafsiran hukum. Sebagai pelajaran dari sejarah, independensi dan integritas peradilan harus terus dijaga. Prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat menjadi inspirasi bagi lembaga yudikatif modern dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Khoirunnisa, Dinda koirunnisadinda028@gmail.com 05040421071
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara Etika
Keywords:	Hakim; mahkamah konstitusi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Dinda Khoirunnisa
Date Deposited:	12 Feb 2025 04:37
Last Modified:	12 Feb 2025 04:37
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/77749

Actions (login required)

View Item