Analisis fiqih al qada terhadap pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang praperadilan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safitri, Nita (2012) Analisis fiqih al qada terhadap pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang praperadilan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nita Safitri_C03208049_2013 ok.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Aaslisis Fiqib al-Qidi' terasdsp pasal 77 KUHAP Tentang Prspersdilsn" ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana prosedur Praperadilan menurut pasal 77 KUHAP dan pandangan Fiqih Murafaat terhadap prosedur Praperadilan menurut pasal 77 KUHAP. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang berasal dari perundang-undangan dan data sekunder yang berasal dari buku-buku sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentatif yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara prosedur, pelaksanaan praperadilan baik pada hukum positif maupun pada peradilan islam sama- sama mengandung unsur kemaslahatan dimana hakim sama-sama berijtihad dalam menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta memberikan ganti rugi dan rehabilitasi pada para tersangka yang menjadi korban salah tangkap. Pada peradilan umum/ hukum positif yang ada di Indonesia, dimana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Ini, tentang "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berharap kepada aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penangkapan yang dapat merugikan orang lain.