Perlindungan hukum terhadap debitur akibat kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit: kajian hukum perdata

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Cahyani, Evelyn Intan (2025) Perlindungan hukum terhadap debitur akibat kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit: kajian hukum perdata. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Evelyn Intan Cahyani_05040721063 full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 March 2028. Download (2MB)
	Text Evelyn Intan Cahyani_05040721063.pdf Download (3MB)

Abstract

Kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit memberikan kerugian bagi debitur sehingga namanya masuk dalam daftar hitam SLIK OJK. Hal ini mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Debitur Akibat Kelalaian Bank dalam Pelaporan Pelunasan Kredit: Kajian Hukum Perdata dengan rumusan masalah yang membahas tentang kewajiban bank dalam pelaporan pelunasan kredit dan perlindungan hukum terhadap debitur akibat kelalaian bank dalam pelaporan pelunasan kredit. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis Teori Perlindungan Hukum, Teori Kelalaian, dan Teori Ganti Rugi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan di atas sebagai berikut, kewajiban bank dalam pelaporan pelunasan kredit tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dalam melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut, bank harus memberikan laporan secara menyeluruh, tepat, terkini, lengkap, dan tepat waktu dalam SLIK pada setiap akhir bulan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan perlindungan hukum yang harus diberikan secara represif, yaitu mengaplikasikan sanksi terhadap bank sehingga dapat memulihkan hak debitur yang telah dilanggar dan memberikan ganti rugi kepada debitur yang dirugikan tersebut serta mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya kemudian memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) sebagai bukti sementara. Sebaiknya OJK harus proaktif dalam menginformasikan data debitur dan tidak lagi menunggu laporan data debitur dari bank atau lembaga jasa keuangan, serta perlu adanya pembaharuan hukum dari POJK Nomor 64/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang masih belum tegas dalam menindak bank yang lalai dalam melakukan tugasnya dan masih kurang spesifik dalam mengatur dinamika permasalahan sampai hari ini.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Cahyani, Evelyn Intan evelyntan172@gmail.com 05040721063
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Warjiyati, Sri warjiyatisri@uinsa.ac.id 2026086802
Subjects:	Bank dan Perbankan Hukum > Hukum Perdata Perlindungan Konsumen
Keywords:	Perlindungan hukum; debitur; kelalaian bank; pelaporan pelunasan kredit
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Evelyn Intan Cahyani
Date Deposited:	03 Mar 2025 05:27
Last Modified:	03 Mar 2025 05:27
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/78358

Actions (login required)

View Item