Studi Komperatif tentang pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Abul A'la al Maududi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faiqo, Lutfiana (2005) Studi Komperatif tentang pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Abul A'la al Maududi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
E01301178_Lutfiana Faiqo_2005 ok.pdf
Download (14MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian tentang "Studi Komparatif Tentang Pe:nbagian Kekuasaan Menurut l'v:.ontesq.1ieu dan Al Maududi". Penelitian ini bersifat kualitatif, adalah mumi penelitian kepustakaan (Library Reseach), masalah pokok yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: pertama; bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Al Maududi? Kedua; apakah persamaan dan perbedaan konsep Peaibagiaa Kekuasaan menurut Montesquieu dan A! Maududi? Dalam menjawab permasalahan di a!as, penelitian ini menggunakan metode arralisis Deskriptif Comparatif . Metode deskriptif, yakni pola yang berusaha menggambarkan suatu obyek secara apa adanya. Penggunaan metode ini dinaksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang konsep Pambagian Kekuasaan menurut kedua tokoh tersebut. Metode komparatif adalah metode yang berusaha membandingkan antara dua atau lebih objek kajian. Metode ini mengharuskan peneliti untuk terlebih dahu.u membebaskan pikirannya dari segala teori, dogma, dan citra teologis yang telah ada.Lebih jauh, penggunaan metode irw mengharuskan peneliti .mtuk bersikap netral, bebas dari segala prasangka ideologis. Dari penelitian ini dihasilkan rumusan sebagai berikut: bahwa konsep Pembagian Kekuasaaa menurut Montesquieu adalah: menyangkut pembagian kekuasaan Legislatif (Kekuasaan membuat Undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (Kekuasaan melaksanakan Undang-undang), dan Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-undang). Sedangkan konsep Pembag.an Kekuasaan menurut Al-Maududi sama dengan konsep Trias Politikanya Montesqu eu yakni bahwa kekuasaan negara dilakukan oleh tiga Lembaga Negara yaitu bacan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Tetapi yang lebuh penting di sini adalah fungsi dari Lembaga Negara tersebut yang berkaitan dengan sumber kekuasaan dan kedaulatan. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang bisa disebut dengan teori hukum alam, rakyat di sini memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut dengan demokrasi, dan dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan wajib mengatur segala sesuatu yang berada di lingkup kekuasaan serta kedaulatan negaralah yang harus ditaati dan yang berwenang menentukan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada Negara. Berbeda dengas pendapat Al Maududi yang menyatakan, bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan Allah, dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Sistem negara Islam tidak dapat disebut Demokrasi, oleh karena da am sistem politik Islam, kekuasaan Allah itu berada di tangan umat Islam yang rnelaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al Quran dan As Sunnah Nabi, atau mungkin dapat diciptakan istilah baru yaitu teodemokrasi, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedau Iatan rakyat yang terbatas.