Analisis hukum Islam dan peraturan perundangundangan terhadap ketidak pastian pembayaran tarif bus antar kota dan Provinsi PO Ayu Indah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, Dhiaur (2025) Analisis hukum Islam dan peraturan perundangundangan terhadap ketidak pastian pembayaran tarif bus antar kota dan Provinsi PO Ayu Indah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Dhiaur Rohmah_05020221043 full.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2028. Download (2MB)
	Text Dhiaur Rohmah_05020221043.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 1). Bagaimana Praktik pembayaran tarif jasa transportasi Bus PO Ayu Indah dan 2). Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan terhadap sistem pembayaran jasa pada Bus PO Ayu Indah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian empris, yang melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan dimulai dengan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik sistem pembayaran Bus PO Ayu Indah, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif mengenai hukum Islam yakni ijārah dan peraturan perundang-undangan terhadap sistem pembayaran pada Bus PO Ayu Indah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama, praktik sistem pembayaran Bus PO Ayu Indah menerapkan ketidakpastian tarif yang diberikan kepada penumpang. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip pelayanan publik dan regulasi yang berlaku. Tarif yang diberlakukan tidak transparan, tidak disertai karcis resmi, dan melebihi batas atas yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Kedua, dalam sistem ketidak pastian pembayaran Bus PO Ayu Indah ini tidak memiliki kesesuaian dengan syarat-syarat ijārah, yaitu kepastian upah dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu melebihi batas atas dan tidak memberikan karcis kepada penumpang Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan umum, khususnya pada PO Ayu Indah, agar sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tarif dan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan regulasi. Pemerintah juga dapat menyediakan platform pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian tarif atau praktik yang merugikan penumpang

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rohmah, Dhiaur dhiaurrahma107@gmail.com 05020221044
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Sholihuddin, Muh msholihuddin@uinsby.ac.id 2025077701
Subjects:	Hukum Islam Hukum Ekonomi
Keywords:	Hukum Islam; peraturan perundangundangan; pembayaran tarif; bus antar kota
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Dhiaur Rohmah
Date Deposited:	14 Mar 2025 07:35
Last Modified:	14 Mar 2025 07:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/78488

Actions (login required)

View Item