Hak Opsi dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: analisis terhadap kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amin, Ahmad Zuhdi (2009) Hak Opsi dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: analisis terhadap kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview	Text Cover.pdf Download (529kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAKSI.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (13kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang permasalahan hak opsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Sebagai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta analisis pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa setelah disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga UU No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah serta ekonomi syari'ah. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 dan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu, yaitu perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syria’ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris. Penambahan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syari'ah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Amin, Ahmad Zuhdi -- UNSPECIFIED
Subjects:	Ekonomi Islam Peradilan Islam
Keywords:	HAK OPSI; KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	02 Nov 2009
Last Modified:	29 Aug 2018 08:34
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/7891

Actions (login required)

View Item