Konstitusionalitas pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah:telaah terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wicaksono, Agung Tri (2024) Konstitusionalitas pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah:telaah terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Agung Tri Wicaksono_05020421022 OK.pdf Download (7MB)
	Text Agung Tri Wicaksono_05020421022 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 22 April 2028. Download (6MB)

Abstract

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga eksekutif juga turut diberi kewenenangan legislasi pada tingkat nasional. Dalam sistem ini, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan instrumen hukum yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden, tanpa pelibatan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme penyusunan PP, khususnya di sektor keuangan. UU ini mengharuskan adanya konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan PP, yang sebelumnya merupakan hak prerogatif eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis legalitas pelibatan DPR dalam penyusunan PP serta membandingkannya dengan praktik di negara-negara presidensial lain seperti Brazil dan Argentina. Analisis juga dilakukan menggunakan perspektif fiqh siyasah melalui konsep Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi sebagai analogi peran legislatif dalam sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan DPR dalam penyusunan PP berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip delegasi pembentukan peraturan yang diberikan secara limitatif kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam sistem presidensial. Pelibatan DPR dalam menyusun PP juga menimbulkan potensi hambatan birokratis dan inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan efisiensi tata kelola di Indonesia.Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa langkah penting untuk perbaikan, antara lain: pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan menghapus ketentuan mengenai mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah; kedua, mendorong DPR untuk melakukan legislative review guna mengubah Undang-Undang tersebut, khususnya yang terkait dengan mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam penyusunan Peraturan Pemerintah; ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap 11 pasal yang mengatur mekanisme tersebut, apabila DPR tidak segera menindaklanjuti permintaan legislative review; dan keempat, memulihkan kewenangan penuh pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Wicaksono, Agung Tri Agungren1745@gmail.com 05020421022
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ansori, Lutfil fil.ansori@gmail.com 2013118303
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Dewan perwakilan rakyat; Lembaga eksekutif
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	agung tri wicaksono
Date Deposited:	22 Apr 2025 02:35
Last Modified:	22 Apr 2025 02:35
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/79094

Actions (login required)

View Item