Penerbitan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Coppiens, Celsie Aprilla (2025) Penerbitan izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Celsie Aprilla Coppiens_05010421005 OK.pdf Download (4MB)
	Text Celsie Aprilla Coppiens_05010421005 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2028. Download (5MB)

Abstract

Penerbitan izin usaha pertambangan ditujukan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dengan mekanisme perizinan yang berbeda beda. Badan usaha swasta dapat mengajukan izin usaha pertambangan melalui sistem pelangan dan untuk BUMN dan badan usaha milik daerah, izin dapat diberikan melalui penawaran prioritas dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini, Pemerintah melegalkan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tak hanya diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah, tetapi juga kepada badan usaha milik Ormas keagamaan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan metode penelitian dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu penelitian (statute approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penawaran WIUPK secara prioritasi kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan merupakan wujud atribusi yang diberikan langsung oleh UU Minerba kepada Pemerintahan Pusat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Kedua, kewenangan pemerintahan pusat untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik Ormas keagamaan adalah sah dan sejalan dengan konsep Wazirah (Kementerian) dalam sistem pemerintahan Islam. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk menciptakan pengusahaan tambang yang ideal, Menteri ESDM sebagai wakil pemerintah harus konsisten menjalankan proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjamin kelestarian lingkungan, badan usaha milik Ormas keagamaan harus dapat menyeimbangkan ketentuan hukum positif, dan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip produksi, distribusi, dan pelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah dapat menetapkan bahwa ketentuan syarat penerbitan izin usaha pertambangan khusus bagi BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga berlaku bagi badan usaha milik Ormas keagamaan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Coppiens, Celsie Aprilla celsieaprillacoppiens@gmail.com 05010421005
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Yasin, Achmad achmadyasin650@gmail 2027076702
Subjects:	Hukum
Keywords:	perizinan usaha; izin usaha; BUMN; BUMD
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Celsie Aprilla Coppiens
Date Deposited:	28 Apr 2025 08:04
Last Modified:	28 Apr 2025 08:04
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/79896

Actions (login required)

View Item